TEMPO.CO, Jakarta – Para pengusaha sudah tak sabar menunggu rancangan kebijakan baru dari Komite Penanganan Covid- 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang baru dibentuk pemerintah.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi, Sanny Iskandar, mengatakan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 selama ini terlalu fokus mengurus aspek kesehatan, padahal dampak wabah yang berkepanjangan sudah meluas ke aspek perekonomian makro.
“Kebijakan pemulihan ekonomi selalu harus lewat rapat kabinet dulu, sehingga lama implementasinya. Seharusnya komite baru bisa mempercepat proses itu,” ujarnya kepada Tempo, Senin 20 Juli 2020.
Disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020, kemarin, komite tersebut dibentuk untuk menyiapkan rekomendasi kebijakan pemulihan ekonomi nasional tanpa mengabaikan penanganan Covid-19 yang sudah berjalan selama beberapa bulan terakhir.
Tim yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, termasuk Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir sebagai ketua pelaksana, akan mengatur dua gugus tugas utama yang memilik tugas teknis berbeda.
Sanny yang juga adalah petinggi Asosiasi Pengusaha Indonsia (Apindo) mengatakan para pengusaha sudah mengusulkan konsep komite pemulihan ekonomi sejak April lalu. Baik Kadin maupun Apindo, kata dia, menganggap berbagai kebijakan terkait stimulus fiskal sering lamban terealisasi, meski sudah diumumkan ke masyarakat.
“Setiap ada rancangan, Pak Airlangga juga belum punya kewenangan memutuskan secara cepat.” Katanya. “Karenaya kita butuh struktur terpisah untuk menangani dampak perekonomian, selain itu juga tim juga mengurangi beban presiden,” kata dia.
